Prospek perekonomian indonesia dalm rngka globalisasi

A. ARAH KEBIJAKSANAAN MAKRO PEMERINTAH DALAM MENGANTISIPASI PASAR GLOBAL
1.Kebijaksanaan Ekonomi Makro
Kebijaksanaan ekonomi makro didasarkan pada Trilogi Pembangunan, yaitu, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi seiring dengan meningkatnya pemerataan pembangunan dan hasilnya akan semakin meluas dan didukungnya stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis. Untuk itu, sisi penawaran dan permintaan dalam perekonomian diupayakan secara serasi, seimbang, dan dinamis.
Sisi penawaran perekonomian dikendalikan melalui pengembangan kebijksanaan sektorr riil, seperti deregulasi dan debirokaratisasi. Kebijakan dibidang penanaman modal diarahkan untuk makin mendorong penanaman modal, baik modal asing maupun modal dalam negeri, dalam rangka memacu pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, serta memperluas kesempatan usahan dan lapangan kerja bagi masyarakat.
Khusus mengenai kebijaksanaan ekspor, pemerintah sejak tahun 1983 berupaya untuk mengurangi ketergantungan penerimaan negara yang berasal dari ekspor migas serta mengembnagkan berbagai sektor unggulan diluar migas.
Sisi permintaan ekonomi dikendalikan melaui pengembangan kebijksanaan sektor keuangan, yaitu keuangan negara, moneter, dan nilai tukar mata uang. Kebijaksanaan keuangan negara dan neraca pembayaran diupayakan tetap seimbang dan saling mendukung dalam rangka pengelolaan permintaan agregat. Kebijakan keuangan negara tetap didasarkan pada anggaran belanja berimbnag dan dinamis dalam rangka memantapkan stabilitas ekonomi. Dan memungkinkan dibentuknya Cadangan Anggaran Pembangunan (CAP) pada masa penerimaan negara melibihi dari yang direncanakan.
2. Kebijaksanaan Pengembnagan Sumber Daya Manusia
Dalam kerangka dasar pengembangansumber daya manusia, dua aspek penting sebagai masukan (input) produktivitas adalah pendidikan dan faktor kesehatan. Karena pendekatan ini pertama-tama dikembnagkan oleh para ekonom, maka faktor-faktor yang bersifat unmeasurable seperti etos kerja, motivasi, dan lain sebagainya, dimasukkan dalam aspek pendidikan. Disamping itu, upah atau penghargaan juga dipandang sebagai faktor penting dalam penoingkatan produktivitas.
3. Kebijaksanaan Pendidikan dan Latihan
Pemberian pendidikan dan latihan akan berdampak pada penigkatan pengetahuan dan keterampilan, yang pada gilirannya akan berdampak pula pada perbaikan penampilan dalam melakukan pekerjaan. Perbaikan penampilan ini dalam ekonomi berarti terjadi penigkatan output yang dihasilkan.
Pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat disertai dengan fenomena globalisasi perdagangan dan investasi, akan mengakibatkan meningkatnya kebutuhan akan tenaga kerja yang terampil dalam menunjang peningkatan ekspor. Akan tetapi, kebutuhan tersebut kurang ditunjang oleh tersedianya tenaga terampil melaui pendidikan maupun pelatihan yang ada.
Maka dari itu, pemerintah perlu meningkatkan kuantitas dan kualitas lulusan dengan peningkatan anggaran pendidikan, peningkatan peran serta swasta dan masyarakat, serta membuka kesempatan kepada institusi asing untuk berpartisipasi dalam dunia pendidikan dan pelatihan di Indonesia.

B. GLOBALISASI PEREKONOMIAN dan PROSPEK PERDAGANGAN INDONESIA 1996
1. Kondisi Perekonomian Nasional Indonesia
Kondisi ekonomi Indonesia telah tumbuh dengan cepat sejak akhir dekade 1980. Setelah mengalami masa resesi pada awal sampai pertengahan tahun 1980, dengan pertumbuhan ekonomi yang hanya mencapai 2,5% pertahun, ekonomi Indonesia telah tumbuh rata-rata diatas 5% setelah tahun 1987 sampai tahun 1994 lalu.
Kestabilan kinerja perekonomian Indoensia ini tidak terlepas dari kebijakan makro baik dibidang ekonomi seperti menggalakkan ekspor nonmigas, kemudahan investasi, maupun kebijakan non ekonomi seperti pengembangan SDM, pengupahan, deregulasi, dan debirokratisasi.
Sejak tahun 1983 pemerintah berupaya keras untuk mengurangi ketergantungan penerimaan negara yang berasal dari ekspor migas serta mengembangkan berbagai sektor unggulan diluar migas. Di bidang investasi, kemudahan dan iklim investasi yang lebih menarik memberi dampak pada makin meningkatnya nilai persetujuan investasi baik PMDM mauoun PMA.
2. Prospek Ekonomi dan Perdagangan pada Tahun 1996
Ada beberapa faktor yang perlu mendapat perhatian pada tahun 1996, yaitu :

A. ARAH KEBIJAKSANAAN MAKRO PEMERINTAH DALAM MENGANTISIPASI PASAR GLOBAL
1.Kebijaksanaan Ekonomi Makro
Kebijaksanaan ekonomi makro didasarkan pada Trilogi Pembangunan, yaitu, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi seiring dengan meningkatnya pemerataan pembangunan dan hasilnya akan semakin meluas dan didukungnya stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis. Untuk itu, sisi penawaran dan permintaan dalam perekonomian diupayakan secara serasi, seimbang, dan dinamis.
Sisi penawaran perekonomian dikendalikan melalui pengembangan kebijksanaan sektorr riil, seperti deregulasi dan debirokaratisasi. Kebijakan dibidang penanaman modal diarahkan untuk makin mendorong penanaman modal, baik modal asing maupun modal dalam negeri, dalam rangka memacu pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, serta memperluas kesempatan usahan dan lapangan kerja bagi masyarakat.
Khusus mengenai kebijaksanaan ekspor, pemerintah sejak tahun 1983 berupaya untuk mengurangi ketergantungan penerimaan negara yang berasal dari ekspor migas serta mengembnagkan berbagai sektor unggulan diluar migas.
Sisi permintaan ekonomi dikendalikan melaui pengembangan kebijksanaan sektor keuangan, yaitu keuangan negara, moneter, dan nilai tukar mata uang. Kebijaksanaan keuangan negara dan neraca pembayaran diupayakan tetap seimbang dan saling mendukung dalam rangka pengelolaan permintaan agregat. Kebijakan keuangan negara tetap didasarkan pada anggaran belanja berimbnag dan dinamis dalam rangka memantapkan stabilitas ekonomi. Dan memungkinkan dibentuknya Cadangan Anggaran Pembangunan (CAP) pada masa penerimaan negara melibihi dari yang direncanakan.
2. Kebijaksanaan Pengembnagan Sumber Daya Manusia
Dalam kerangka dasar pengembangansumber daya manusia, dua aspek penting sebagai masukan (input) produktivitas adalah pendidikan dan faktor kesehatan. Karena pendekatan ini pertama-tama dikembnagkan oleh para ekonom, maka faktor-faktor yang bersifat unmeasurable seperti etos kerja, motivasi, dan lain sebagainya, dimasukkan dalam aspek pendidikan. Disamping itu, upah atau penghargaan juga dipandang sebagai faktor penting dalam penoingkatan produktivitas.
3. Kebijaksanaan Pendidikan dan Latihan
Pemberian pendidikan dan latihan akan berdampak pada penigkatan pengetahuan dan keterampilan, yang pada gilirannya akan berdampak pula pada perbaikan penampilan dalam melakukan pekerjaan. Perbaikan penampilan ini dalam ekonomi berarti terjadi penigkatan output yang dihasilkan.
Pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat disertai dengan fenomena globalisasi perdagangan dan investasi, akan mengakibatkan meningkatnya kebutuhan akan tenaga kerja yang terampil dalam menunjang peningkatan ekspor. Akan tetapi, kebutuhan tersebut kurang ditunjang oleh tersedianya tenaga terampil melaui pendidikan maupun pelatihan yang ada.
Maka dari itu, pemerintah perlu meningkatkan kuantitas dan kualitas lulusan dengan peningkatan anggaran pendidikan, peningkatan peran serta swasta dan masyarakat, serta membuka kesempatan kepada institusi asing untuk berpartisipasi dalam dunia pendidikan dan pelatihan di Indonesia.

B. GLOBALISASI PEREKONOMIAN dan PROSPEK PERDAGANGAN INDONESIA 1996
1. Kondisi Perekonomian Nasional Indonesia
Kondisi ekonomi Indonesia telah tumbuh dengan cepat sejak akhir dekade 1980. Setelah mengalami masa resesi pada awal sampai pertengahan tahun 1980, dengan pertumbuhan ekonomi yang hanya mencapai 2,5% pertahun, ekonomi Indonesia telah tumbuh rata-rata diatas 5% setelah tahun 1987 sampai tahun 1994 lalu.
Kestabilan kinerja perekonomian Indoensia ini tidak terlepas dari kebijakan makro baik dibidang ekonomi seperti menggalakkan ekspor nonmigas, kemudahan investasi, maupun kebijakan non ekonomi seperti pengembangan SDM, pengupahan, deregulasi, dan debirokratisasi.
Sejak tahun 1983 pemerintah berupaya keras untuk mengurangi ketergantungan penerimaan negara yang berasal dari ekspor migas serta mengembangkan berbagai sektor unggulan diluar migas. Di bidang investasi, kemudahan dan iklim investasi yang lebih menarik memberi dampak pada makin meningkatnya nilai persetujuan investasi baik PMDM mauoun PMA.
2. Prospek Ekonomi dan Perdagangan pada Tahun 1996
Ada beberapa faktor yang perlu mendapat perhatian pada tahun 1996, yaitu :
a) Meningkatnya investasi asing maupun dalam negeri pada tahun sebelumnya, membawa konsekuensi pada peningkatan impor. Kondisi ini menyebabkan defisit transaksi berjalan meningkat.
b) Gambaran incremental capital output ratio(ICOR) dan total factor productivity(TFP) di Indonesia masih belum menunjukkan perbaikan yang berarti.
c) Perekonomian dunia, terutama negara-negara Asiaz, memperlihatkan kecenderungan yang semakin membaik.

C. DAMPAK GLOBALISASI TERHADAP MEKANISME KEHIDUPAN SOSIAL MASYARKAT PERKOTAAN
1. Jumlah dan Ukuran Rumah Tangga
Perubahan ukuran rumah tangga erat kaitannya dengan pola fertilitas dan mortalitas dalam masyarakat. Sebagaimana diketahui, tingkat fertilitas di Indonesia telah menurun dengan sangat drastis sejak dicanangkan gerakan Keluarga Berencana. Demikian juga angka kematian di Indonesia telah mengalami penurunan yang sangat drastis.
Perubahan atau transisi demografi seperti digambarkan tersebut lebih cepat dialami oleh penduduk didaerah perkotaan dibandingkan dengan penduduk di daerah pedesaan. Adanya perbedaan pola transisi ini pada daerah perkotaan dan pedesaan, berdampak pada adanya perbedaan besarnya rumah tangga
Jadi dengan adanya perbedaan antara fertilitas dan mortalitas antara daerah perkotaan dengan daerah pedesaan dapat ditarik kesimpulan dari implikasi tersebut, yaitu :
a) Rumah tangga di daerah kota lebih memiliki kesempatan untuk melakukan investasi terhadap peningkatan kualitas keluarga di bnading di pedesaan
b) Dengan makin mengecilnya ukuran rumah tangga dan jumlah anak dalam rumah tangga, maka wanita di perkotaan mempunyai kesempatan yang lebih tinggi untuk bekerja diluar rumah
c) meningkatnya jumlah rumah tangga di daerah perkotaan membawa dampak pada makin sulitnya pengadaan rumah bagi keluarga
d) rumah tangga di perkotaan lebih mobil dibnadingkan dengan rumah tangga di pedesaaan.
2. Perubahan Lapangan Pekerjaan
Sejalan dengan perkembangan ekonomi dan pembangunan pada umumnya, lapangan pekerjaan penduduk berubah dari yang bersifat primer seperti pertanian, perkebunan, menuju lapangan pekerjaan sekunder seperti industri atau bangunan, dan akhirnya menuju lapangan pekerjaan terseier (jasa dan informasi).
3. Peningkatan Partisipasi Angkatan Kerja Wanita
Sejalan dengan transisi lapangan pekerjaan di perkotaan, maka pola partisipasi angkatan kerja wanita di perkotaan pun akan mengalami perubahan.
Perbedaan karakteristik partisipasi angkatan kerja wanita didaerah perkotaan dan pedesaan tersebut membawa implikasi pada perbedaan sistem nilai dan pandangan hidup anatara kaum wanita pada kedua daerah tersebut.
Meningkatnya proprosi wanita di perkotaan untuk bekerja, berimplikasi pada meningkatnya kemandirian wanita dalam mengambil keputusan, baik dirumah tangga maupun diluar keluarga.

D. PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH
1. Pembangunan Daerah
Dalam GBHN 1993 ditegaskan bahwa, pembangunan daerah perlu senantiasa ditingkatkan agar laju pertumbuhan antar daerah semakin seimbang dan serasi sehingga pelaksanaan pembangunan nasional serta hasil-hasilnya semakinmerata di seluruh Indonesia. Ada beberapa kata kunci mengenai pembangunan daerah yang terkandung dalam GBHN, yaitu :
a) Pembangunan daerah disesuaikan dengan prioritas dan potensi masing-masing daerah
b) Adanya keseimbangan pembangunan antar daerah
Dalam upaya meningkatkan kemampuan daerah, dilaksanakan pembinaan aparatur pemerintah daerah yang ditujukan untuk meningkatkan keterampilan personal dan mematangkan fungsi lembaga pemerintah daerah melalui kerangka ekonomi dareah dan desentralisasi.

E. PENGENTASAN KEMISKINAN
1.Masalah
Definisi kemiskinan sangat penting, karena berpengaruh dalam menentukan arah kebijaksanaan dan memberikan standar evaluasi keberhasilan kebijakan pengentasan kemiskinan.
Pemerataan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan merupakan dua sisi permasalahan yang telah diusahakan untuk dipecahkan melalui berbagai pembangunan sektoral dan regional.
Masalah pengurangan kemiskinan lebih merupakan masalah SDM. Langkah-langkah pengurangan under development dan under utization dari SDM merupakan prasyarat utama dalam penyusunan perencanaan penanggulangan kemiskinan tersebut. Hanya dengan upaya-upaya demikian, penduduk miskin akan mampu menguasai faktor-faktor produksi yang diperlukannya dalam meningkatkan taraf hidupnya.
2. Perencanaan Pembangunan dan Kemiskinan
Usaha-usaha untuk mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia pada dsarnya diarahkan pada penyesuaian kebijkan makro ekonomi sehingga mampu menciptakan laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.
Langkah-langkah persiapan untuk penurunan kemiskinan, adalah :
a) Usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera
b) Pembangunan keluarga sejahtera dipemukiman transmigrasi
c) Gerakan pembangunan keluarga sejahtera di wilayah tertinggal / kumuh
d) Peningkatan tahapan keluarga pra sejahtera dan sejahtera I
e) Pembangunan kawasan timur Indonesia
f) Gerakan bangga suka desa

F. POTENSI dan KENDALA PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN DITENGAH MITOS-MITOS EKONOMI INDUSTRIAL - KAPITALIS
1. Beberapa Pengertian
Dalam perekonomian nasional yangn berdasarkan pada ekonomi kerakyatan dan demokrasi ekonomi, peran masyarakat sangat besar. Untuk itu diperlukan program pemberdayaan masyarakat.
a) Ekonomi Kerakyatan
Dari UUD 1945 dan pancasila, dapat kita ambil kesimpulan bahwa, misi ekonomi kerakyatan yang pokok adalah penyediaan lapangan kerja, serta mewujudkan taraf hidup yang layak bagi seluruh warga negara. Dengan demikian, perekonomian rakyat mengupayakan aspek perekonomian bangsa yang selalu berpihak pada kepentingan rakyat banyak.
b) Ekonomi Industrial – Kapitalis
Istilah ekonomi industrial-kapitalis sebenarnya berasal dari ekonomi kapitalis dalam lingkup industri. Dalam sistem ekonomi kapitalis, pemerintah tidak ikut campur tangan dalam kegiatan usaha, kecuali dalam kegiatan tertentu.
Jadi dapat disimpulkan bahwa, ekonomi industrial-kapitalis adalah suatu sistem ekonomi yang dilakukan oleh individu atau kelompok tertentu yang melakukan kegiatan ekonomi disektor industri, dengan kemampuan dan untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu.
Jadi untuk menjadikan semua para pelaku ekonomi menjadi pelaku yang tangguh, maka prinsip-prinsip demokrasi ekonomi pancasila harus tetap menjadi landasan. Dalam sistem demokrasi ekonomi pancasila, aspek pertumbuhan, pemerataan dan keadilan, baik antar golongan, daerah, maupun sektor usaha menjadi landasan utama
Jadi dengan memasuki era perdagangan dan investasi bebas, semua aspek kehidupanharuslah ditingkatkan, baik yang berupa pengembangan pribadi melalui peningkatan kesehatan, pendidikan formal atau informal, maupun pengembangan organisasi / badan usaha.
Pengembangan disegala bidang ini dilakukan untuk meningkatkan output dengan kualitas terbaik yang dapat dilakukan dengan pengembangan SDM, sistem pemasaran, maupun pengembangan dana. Maka pengembangan ekonomi kerakyatan perlu mendapatkan perhatian baik oleh pemerintah maupun kalangan swasta sebagai para mitra usahawan kecil.




Analisis Penulis
Menurut saya, dalam rangka globalisasi yang dihadapi oleh bangsa kita seperti sekarang ini, memang sangat diperlukan kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas perkonomian nasional, baik kebijakan makro ataupun kebijakan mikro. Karena dengan kebijakan-kebijakna tersbutlah pemerintah dapat mengontrol, laju atau siklus perekonomian, sehingga dengan adanya kontrol tersebut pengentasan kemiskinan, pemerataan distribusi serta kebutuhan hidup layak bagi setiap warga negara dapat tercapai.
Dan untuk mencapai itu semua, pemerintah harus lebih menggiatkan peningkatan kualitas SDM, karena kebutuhan akan sumber daya manusia yang berkualitas di era globalisasi sangat menentukan ouput yang dihasilkannya, sehingga jika peningkatan kualitas SDM ini dapat tercapai, maka secara sendirinya kemiskinan yang menjadi maslah utama, akan dapat berkurang, karena permintaan akan tenaga kerja akan meningkat dan lapangan kerja baru terbuka.
Dan seperti yang kita ketahui yang terjadi di bangsa kita, perbedaan antara perkotaan dan pedesaan sangat nampak sekali. Jadi dengan perbedaan ini, kita melihat bahwa, pemerintah belum sepenuhnya dapat melaksnakan apa yang disebut dengan pemerataan ekonomi, karena seperti yang tertuang dalam UUD 2945, setiap warga negara berhak atas penghidupan yang layak. Hal ini lah yang belum sepenuhnya dapat dicapai oleh bangsa kita. Tapi saya melihat, kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah, akan berusaha mencapai hal yang demikian itu.
Untuk itu kita sebagai warga negara, sedapat mungkin untuk menyokong progra-program pemerintah, karena yang akan menikmatinya juga kita sendiri. Sehingga dengan demikian, ekonomi kerakyatan yang di gagaskan oleh para pendiri negara kita bisa terlaksana, yang nantinya akan berguna bagi bangsa kita untuk kedepannya dalam menghadapi era globalisasi yang menuntut kita untuk mempu berfikir secara komperatif dan kompetitif, serta efektif dan efisien.



DAFTAR PUSTAKA

Tjiptoherrijanto Prijono, Pelaku dan Politik Ekonomi Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 1995