Analisis ekonomi Indonesia

A. EKONOMI POLITIK
1.Swastanisasi dan Efisiensi BUMN, Masalah Ekonomi Berdimensi Politik
a) Penggolongan Kegiatan BUMN
Berdasarkan jenis kegiatan, BUMN dapat dibedakan menjadi BUMN yang bergerak dalam kegiatan jasa-jasa dan pelayanan publik, dan BUMN yang bergerak mencari keuntugan. Dalam kategori pertama termasuk PLN yang termasuk kategori Perum dan PJKA yang digolongkan dalam Perum.
Besarnya dari pengaruh BUMN pada ekonomi nasional sulit diperkirakan secara persis. Disektor perbankan peren-peran bank pemerintah dalam total volume perkreditan adalah sekitar 70%. Disektor produksi fisik, seperti pertambangan, maka peran Pertamina, PT Timah, dan perusahaan Negara Batubara adalah bersifat monopoli.
b) Karakteristik Pasar
Didalam pasar ada istilah yang dikenal sebagai captive market, dalam pasar yang seperti ini, maka kompetisi tidak ada. Maka cara mengukur tingkat efisiensi dan BUMN dalam captive market itu adalah dengan membandingkan hatga dan kualitas produksinya dengan luar negeri dan dihitung untuk kurun waktu tertentu.
Karena itu, proses swastanisasi dan efisiensi BUMN seyogyanya dilihat dari upaya mengurangi karakteristik yang bersifat captive market tersebut dan menginjeksi unsur kompetisi dalam pasar.
c) Cara Swastanisasi
Dirjen moneter pernah mengemukakan empat kemungkinan tindakan bagi BUMN yang terus merugi, kemungkinan itu adalah merger, likuidasi, join venture dengan swasta, serta penjualan kepada swasta.
Perusahaan-perusahaan yang ada dipasar modal pun tidak menghasilkan berlangsungnya transaksi saham yang berarti. Bila ada proses penjualan BUMN ataupun join venture, maka amat penting digunakan cara terbuka. Dan bila sistem tender yang dianut, maka perlu sekali ditiadakan kesan bahwa sistem tersebut hanya bersifat “dipermukaan”.
d) Ekonomi Politik BUMN
Karena BUMN adalah milik pemerintah,maka per definisi masalah BUMN apalagi penjualan BUMN mengandung takaran politik yang tinggi, karena pembenahan BUMN bukanlah masalah privatisasi atau swastanisasi. Petunjuk Presiden yang merupakan pedoman bagi pembenahan BUMN amat jelas dibuat dalam semangat deregulasi, dan desentralisasi.
BUMN yang bergerak dibidang jasa publik, terus merugi, meski tidak bisa dijual tapi perlu diperkuat tradisi pembentukan public accountability-nya. Sementara bagi BUMN yang bergerak mencari untung bagi negara, maka perlu disutikkan elemen kompetisi dipasar yangb menampungb mereka.
2. Kabinet Pembangunan V : Enam Bulan Pertama
Ketika kabinet pembangunan IV mulai bertugas, faktor eksternal yang begitu keras menekan ekonomi, menyebabkan diambilnya kebijaksanaan devaluasi, deregulasi perbankan, dan rephasing investasi, yang praktis menghemat milyaran dollar impor.
Enam bulan pertama Kabinet Pembangunan V telah menghasilkan kegiatan-kegiatan perdagangan luar negeri, moneter perkreditan, dan sektor-sektor riil, yang mengambil tema perhatian pada jasa-jasa publik dan swastanisasi sebagian bidang kegiatan sebelumnya dipegang oleh negara.
a) Perdagangan Luar Negeri dan moneter Perkreditan
Dalam hal pengembangan industri ekspor barang jadi rotan, ditempuh kebijaksanaan perlindungan yang mencakup kebijaksanaan perdagangan dan moneter perkreditan. Kebijakan pertama adalah percepatan larangan ekspor rotan setengah jadi. Kebijaksanaan berikutnya adalah perubahan jenis kategori barang yang semula dinilai sebagai barang jadi, kni dianggap sebagai setengah jadi, sehingga juga terkena larangan ekspor.Kebijakan ketiga yang ditempuh adalah kredit ekspor berbunga rendah untuk pembiayaan ekspor.
Disektor moneterperkreditan, Menteri Negara Permuhan Rakyat menaikkan suku bunga KPR-BTN, hal yang agaknya menimbulkan kesan penyesuaian yang wajar atas diberlakukannya market mechanism dalam penentuan tingkat suku bunga.
b) Jasa Pubilk dan Swastanisasi
Jasa-jasa harus ditetapkan dengan harga yang secara ekonomis dapat dipertanggung jawabkan. Pada pokoknya, keuntungan dari PDAM, PLN adalah skala ekonomi mereka yang besar yang menyebabkan biaya perunit produk menjadi murah. Bila ada diskrimriminasi harga, maka terjadai subsidi dari unit pemakai yang lebih sosial.
B. PERDAGANGAN LUAR NEGERI dan MASALAH EKSTERNAL
1. Kebijakan Ekonomi Pasca Pemilu : Pelarian Modal dan Neraca pembayaran
Kalau ada kebijaksanaan ekonomi yang menjadi pusat kerisauan para ahli ekonomi dalam pemerintahan, hal itu adalah neraca pembayaran.
A. EKONOMI POLITIK
1.Swastanisasi dan Efisiensi BUMN, Masalah Ekonomi Berdimensi Politik
a) Penggolongan Kegiatan BUMN
Berdasarkan jenis kegiatan, BUMN dapat dibedakan menjadi BUMN yang bergerak dalam kegiatan jasa-jasa dan pelayanan publik, dan BUMN yang bergerak mencari keuntugan. Dalam kategori pertama termasuk PLN yang termasuk kategori Perum dan PJKA yang digolongkan dalam Perum.
Besarnya dari pengaruh BUMN pada ekonomi nasional sulit diperkirakan secara persis. Disektor perbankan peren-peran bank pemerintah dalam total volume perkreditan adalah sekitar 70%. Disektor produksi fisik, seperti pertambangan, maka peran Pertamina, PT Timah, dan perusahaan Negara Batubara adalah bersifat monopoli.
b) Karakteristik Pasar
Didalam pasar ada istilah yang dikenal sebagai captive market, dalam pasar yang seperti ini, maka kompetisi tidak ada. Maka cara mengukur tingkat efisiensi dan BUMN dalam captive market itu adalah dengan membandingkan hatga dan kualitas produksinya dengan luar negeri dan dihitung untuk kurun waktu tertentu.
Karena itu, proses swastanisasi dan efisiensi BUMN seyogyanya dilihat dari upaya mengurangi karakteristik yang bersifat captive market tersebut dan menginjeksi unsur kompetisi dalam pasar.


c) Cara Swastanisasi
Dirjen moneter pernah mengemukakan empat kemungkinan tindakan bagi BUMN yang terus merugi, kemungkinan itu adalah merger, likuidasi, join venture dengan swasta, serta penjualan kepada swasta.
Perusahaan-perusahaan yang ada dipasar modal pun tidak menghasilkan berlangsungnya transaksi saham yang berarti. Bila ada proses penjualan BUMN ataupun join venture, maka amat penting digunakan cara terbuka. Dan bila sistem tender yang dianut, maka perlu sekali ditiadakan kesan bahwa sistem tersebut hanya bersifat “dipermukaan”.
d) Ekonomi Politik BUMN
Karena BUMN adalah milik pemerintah,maka per definisi masalah BUMN apalagi penjualan BUMN mengandung takaran politik yang tinggi, karena pembenahan BUMN bukanlah masalah privatisasi atau swastanisasi. Petunjuk Presiden yang merupakan pedoman bagi pembenahan BUMN amat jelas dibuat dalam semangat deregulasi, dan desentralisasi.
BUMN yang bergerak dibidang jasa publik, terus merugi, meski tidak bisa dijual tapi perlu diperkuat tradisi pembentukan public accountability-nya. Sementara bagi BUMN yang bergerak mencari untung bagi negara, maka perlu disutikkan elemen kompetisi dipasar yangb menampungb mereka.
2. Kabinet Pembangunan V : Enam Bulan Pertama
Ketika kabinet pembangunan IV mulai bertugas, faktor eksternal yang begitu keras menekan ekonomi, menyebabkan diambilnya kebijaksanaan devaluasi, deregulasi perbankan, dan rephasing investasi, yang praktis menghemat milyaran dollar impor.
Enam bulan pertama Kabinet Pembangunan V telah menghasilkan kegiatan-kegiatan perdagangan luar negeri, moneter perkreditan, dan sektor-sektor riil, yang mengambil tema perhatian pada jasa-jasa publik dan swastanisasi sebagian bidang kegiatan sebelumnya dipegang oleh negara.
a) Perdagangan Luar Negeri dan moneter Perkreditan
Dalam hal pengembangan industri ekspor barang jadi rotan, ditempuh kebijaksanaan perlindungan yang mencakup kebijaksanaan perdagangan dan moneter perkreditan. Kebijakan pertama adalah percepatan larangan ekspor rotan setengah jadi. Kebijaksanaan berikutnya adalah perubahan jenis kategori barang yang semula dinilai sebagai barang jadi, kni dianggap sebagai setengah jadi, sehingga juga terkena larangan ekspor.Kebijakan ketiga yang ditempuh adalah kredit ekspor berbunga rendah untuk pembiayaan ekspor.
Disektor moneterperkreditan, Menteri Negara Permuhan Rakyat menaikkan suku bunga KPR-BTN, hal yang agaknya menimbulkan kesan penyesuaian yang wajar atas diberlakukannya market mechanism dalam penentuan tingkat suku bunga.
b) Jasa Pubilk dan Swastanisasi
Jasa-jasa harus ditetapkan dengan harga yang secara ekonomis dapat dipertanggung jawabkan. Pada pokoknya, keuntungan dari PDAM, PLN adalah skala ekonomi mereka yang besar yang menyebabkan biaya perunit produk menjadi murah. Bila ada diskrimriminasi harga, maka terjadai subsidi dari unit pemakai yang lebih sosial.
B. PERDAGANGAN LUAR NEGERI dan MASALAH EKSTERNAL
1. Kebijakan Ekonomi Pasca Pemilu : Pelarian Modal dan Neraca pembayaran
Kalau ada kebijaksanaan ekonomi yang menjadi pusat kerisauan para ahli ekonomi dalam pemerintahan, hal itu adalah neraca pembayaran. Untuk melihat hubungan antara kondisi moneter dalam negeri dengan situasi eksternal, maka penting untuk mencatat transaksi di Bursa Valutas Asing.
a) Ekspor dan Impor
Merosotnya harga minyak bumi secara tajam pada tahun 1986 telah memukul pertumbuhan pendapatan nasional. Disini yang menjadi soal adalah timbulnya jarak antara kebijaksanaan dasar dengan kebijaksanaan lanjutan yang diperlukan bagi penyempurna kebijakan dasar. Contohnya adalah, ofensif ekspor ke AS. Saat itu hampir 50% produk ekspor manufaktur Dunia Ketiga ditujukan ke AS
Selain perkembangan proteksionisme, ekspor indonesia juga mengalami masalah akibat jatuhnya sebagian harga barang komidii primer. Kendala eksternal ini juga harus ditambah pula dengan kendala internal yang belum mampu diatasi, seperti biaya-biaya yang harus dibayar oleh eksportir dan produsen dari pabrik hingga ke pelabuhan. Juga biaya investasi awal yang berkaitan dengan peraturan daerah.
b) Neraca Jasa-Jasa
Kendati Indonesia selalu mengalami surplus pada neraca perdagangannya, namun neraca transaksi berjalannya hampir selalu menunjukkan defisit. Devaluasi yang dilakukan telah memperkecil defisit pada transaksi berjalan, artinya, pada neraca jasa-jasa Indonesia selalu mengalami defisit yang jauh melibihi surplus pada neraca perdagngan luar negeri.
c) Neraca modal
Pada akhirnya ada atau tidaknya caoital flight ditentukan oleh ketiga komponen dalam neraca pembayaran luar negeri. Bagi Indonesia, lalu lintas modal adalah positif kendati ada defisit pada neraca transaksi berjalan.
Situasi demikian bagi Indonesia yang mengalami beban utang yang semakin berat dimasa datang mengisyaratkan diperlukannya perubaha-perubahan mendasar. Yaitu perubahan yang secara nyata dan cepat menghasilkan iklim baru yang mampu pada jangka menengah memperbaiki situasi neraca pembayaran luar negeri

2. The money Game : Faktor Obyektif dan Subyektif
a) Utang dan Capital Flight
Pada saat ini berbagai cara pada tingkat internasional sedang dicoba untuk mengatasi utang internasional yang mencakup penghapusan utang, pengurangan tingkat suku bunga, swap, atau pertukaran antara utang dengan pemilikan usaha dinegara berutang, serta penjualan pinjaman dengan discount.
Pada akhirnyanegara-negara pengutang serta bank-bank komersiala akan dipaksa menyadari bahwa pertumbuhan yang rendah di negara-negara berkembang akan memukulo balik pertumbuhan negara-negara industri itu sendiri.
Topik yang akhir ini menjadi populer adalah terjadainya capital flight atau pelarian modal.sulit sebenarnya mengukur capital flight sendiri dan juga metode yang dipakai untuk mengukurnya. Jika modal yang masuk lebih sedikit dari modal yang keluar dari suatu negara, maka itu dikategorikan sebagai capital flight.
b) Prospek dan Rintangan
Dengan ”dollarisasi” ekonomi yang mulai tampak diberbagai aspek kehidupan ekonomi negara, maka pembangunan sulit digerakkan kebagian prduktif. Dollar digunakan sebagai unit dari akun dan sebagai deposito, sementara rupiah digunakan sebagai transaksi adalah fenomena yang jauh lebih sehat.
Bagi dunia usaha semakin jelas, bahwa prospek bagi investasi produk terhalang oleh fenomena meluasnya captive market dan captive tender yang diperoleh dan bersumber dari kegiatan bunga ekonomi.

C. UTANG LUAR NEGERI
1. Utang Luar Negeri : Implikasi Kebijakan dan Proses Penyesuaian Ekonomi
a) Implikasi Kebijaksanaan
IGGI menganjurkan kepada Indonesia agar mengambil langkah-langkah kebijakan baru yang mencakup perubahan tata niaga impor serta sistem perdagangan yang lebih menggunankan tarif sebagai instrumen proteksi ketimbang “quantitive restriction” yang menimbulkan biaya barang-barang impor terlalu tinggi bagi produsen Indonesia.
Dua segi yang yang secara cepat terasa dampaknya pada kabijakan atau kemungkinan perubahan kebijakan adalah disektor anggaran dan impor. Bukan mengenai impornya, tetapi mengenai volume impor.
b) Pengurangan Volume Impor
Bank dunia menyarankan pengurangan impor barang-barang modal sebagai prioritas utama dari upaya pengurangan impor. Dampaknya adalah penurunan investasi dan selanjutnya adalah penurunan lebih jauh tingkat dari tingkat perumbuhan.
Apabila terjadi berupa pengurangan volume anggaran dan juga volume impor, maka akan berlangsung penyesuaian yang amat berat, yang memerlukan pengorbanan, baik dikalangan pemerintah maupun bagi anggota masyarakat usaha dan msyarakat luas sebagai konsumen dan faktor produksi.
2. Utang Luar Negeri Dalam Era Deregulasi
a) Fakta Utang Luar Negeri
Untuk mengetahui secara tepat jumlah utang luar negeri adalah sulit, terutama karena jumlah utang swasta tidak banyak diketahui atau diumumkan oleh karangan resmi otoritas moneter.
Menko Ekoin mengungkapkan fakta-fakta yang agak rinci mengenai pengaruh dari apa yang disebut cureency realignment kepada jumlah utang kita. Total utang luar negeri (hanya utang pemerintah dan utang yang dijamin pemerintah) kita mencapai 35,2 milyar dollar AS. Sebenarnya kalau tidak terjadi depresiasi dollar AS, jumlah tersebut hanya berada disekitar 25-26 milyar dollar.
b) Ekonomi Politik Utang Luar Negeri
Utang luar negeri kita dapat dilihat dari perspektif absolut dan relatif. Secara absolut perlu diketahui komposisi hutang (apakah lebih banyak utang swaswa atau yang disebut private debt terhadap utang resmi), syarat hutang yang biasanya lebih berat bila utang diperoleh melalui jalur pasar uang dan lebih ringan bila melalui jalur pemerintah (Bank Dunia / IMF).
Secara relatif maka, maka jumlah utang kita jauh lebih sedikit dari negara-negara Amerika Latin yang tidak jarang mencapai rasio utang terhadap ekspor diatas 100%.
Ada berbagai masalah politikal ekonomi yang tersangkut dalam utang luar negeri ini dalam era deregulasi. Inimencakup segi-segi persepi mengenai anggaran, masalah pegawai negeri dan aspek keamanan.

E. EKONOMI FILSAFAT
1. Menuju Pemikiran Pembangunan Demokratis yang Bebas dari Kemiskinan
a) Telaah Pemikiran Pembangunan dari soedjatmoko
Pusat perhatian dari Soedjatmoko adalah manusia. Karena itu, jauh sebelum Indoensia melaksanakan program pembangunan fisik, dia menunjukkan secara jelas bahwa dalam pembangunan kita memerlukakan perubahan sikap manusia dalam menrima perubahan sebagai suatu kelaziman.
Soedjatmoko melihat kemiskinan tidak sekadar sebagai akibat laju pertumbuhan pendudk yang begitu cepat. Untuk Indonesia dia ingatkan agar kemiskinan dipelajari juga dengan menghubungkannya dengan cultuur stelsel (tanam paksa), dan dengan politik liberal yang kemudian memungkikan masuknya barang-barang buatan industri yang murah kepedasaan dan selanjutanya menghancurkan keterampilan pedesaan nonpertanian.
Dia mengingatkan kita akan arti pembangunan dan kebebasan. Mampu tidaknya Dunia Ketiga berkembang menjadi masyrakat yang relatif bebas dan terbuka dimana kemiskinan dapat diapuskan, dalam gagasannya, Soedjatmoko, akan sangat menentukan kemungkinan suatu masa depan kebebasan dan keadilan bagi seluruh umat manusia.
Tapi kebebasan dan keadilan itu tidak luput dari ancaman. Hidup didunia yang padat, lapar, dan kompetitif, seperti pernah dia ingatkan, menunjukkan tekanan yang meningkat menuju kekuasaaan otoriyer dan penindasan yang lebih besar, persaingan dan konflik yang lebih tajam mengenai sumber-sumber yang langka.
Teori pembangunan demokratik dalam gagasan Soedjatmoko, adalah teori yang harus meiliki kemampuan analitik dan kemampuan untuk menjelaskan. Kedua kemampuan itu perlu, agar kita dapat lebih memahami hubungan antra perubahan dan pembangunan, ketertiban, kestabilan, dan keamanan.
Bila nilai-nilai yang terpenting dan paling pokok hanyalah materi dan kekuasaan maka dapat dibayangkan nasib yang menghinggapi bangsa kita dimasa depan. Suatu transformasi dalam sikap kelas menengah Indoensia merupakan prasyarat bagi prosespembangunan demokratis yang merupakan satu-satunya cara untuk mencegah dehumanisasi masyarakat.
b) Perkembangan yang Bebas dari Kemiskinan
Proses pembangunan yang demokratik merupakan cara yang sekaligus juga menjadai cita-cita. Hanya, bila cita-cita kemakmuran semakin dinilai sebagai dapat dikuantifikasi dengan ukuran-ukuran pendapatan nasional perkapita, maka cita-cita keadilan setidak-tidaknya sulit untuk bisa dikuantitafikasi dengan satu ukuran saja.
Inodnesia selama Orde Baru, bahkan sebelum Orde Baru, balum pernah mengalami kelaparan dengan nilai yang lumayan besar. Stabilitas harga pangan yang terjaga tak pelak lagi menyumbang kepada kondisi yang bebas dari kelaparan massal.tapi hanya sampai disitukah cita-cita kita sebagai bangsa? Dan bisakah kita percaya sepenuhnya pada kekuatan pasar dan GNP dalam mencapai masyarakat yang bebas dari kemiskinan?




Analisis Penulis
Menurut saya, apa-apa yang telah tertuang didalam pasal 33 UUD 1945 yang telah di tuangkan oleh para bapak bangsa kita, khususnya bung hatta, dalam menciptakan sistem perekonomian yang akan dijalankan dalam sistem perekonomian bangsa ini sudah sangat baik.
Seperti yang kita lihat dalam pembahasan pasal 33 UUD 1945 pasal 2, yang berbunyi “cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”, didalam setiap kalimat yang ada didalam pasal tersebut kita dapat melihat, bahwa dalam merancang pasal ini, para pemikirnya sudah memikirkan sumber-sumber produksi yang menyangkut kehidupan masyarakat banyak, haruslah dikuasai negara, karena jika hal-hal tersebut dikuasai oleh orang perorangan, tentu pemerataan terhadapa sumber daya yang kita miliki yang akan kita nikmati itu tidak dapat tercapai, karena jika dikuasai oleh perorangan, mereka hanya berorientasi pada keuntungan (profit oriented), tapi hal positifnya akan timbul persaingan antar perseorangan / swasta tersbut untuk menghasilkan output yang lebih berkualitas, sehingga output yang dihasilkan lebih baik.
Selanjutnya, jika kita melihat apa yang dikembangkan Bung Hatta dengan koperasi, koperasi harus bisa menjadi sokoguru dalam perekonomian Indonesia. Memang untuk bangsa yang sedang berkembang seperti Indonesia, koperasi memang merupakan alternatif terbaik yang dapat digunakan dal;am perekonomian, karena jika kita melihat, kebanyakan warga negara kita, hidup di garis menengah kebawah, sehingga koperasi sangat cocok untuk menunjang perekonomian bangsa. Karena sesuai dengan asas koperasi yaitu kekeluargaan, yang manfaatnya dirasakan para anggotanya
Jadi menurut saya, pemerintah yang ingin mewujudkan sistem ekonomi koperasi untuk kesejahteraan rakyat, saya merasa kurang tepat, karena didalam sistem ekonomi yang seperti tersebut, campur tangan pemerintah masih cukup banyak, sehingga sistem ekonomi pasar tidak akan dapat berkembang, dan jika sistem ekonomi pasar tidak dapat berkembang, maka sistem perekonomian pun akan sulit berkembang, karena terlalu banyknya campur tangan pemerintah didalam pereknomian tersebut, sehingga koperasi hanya dipakai sebagai alat kebijakan pemerintah didalm perekonomian itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA


Sjahrir, Analisis Ekonomi Indonesia, gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995